Rapat Pleno Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum ( BPPH) Pemuda Pancasila Provinsi Riau, resmi dilaksanakan di Angel Wing Lantai III Jalan Jend Sudirman Pekanbaru, pada Sabtu (17/9/2022) Sore.
Acara dibuka dengan pembacaan doa oleh. Ibrar Ibnu Jusra, sebagai Master of Ceremony acara Pleno ini, Jetro Sibarani, SH., M.H.CH dan Afrimatika Dewi, SH. Terlihat padu sehingga rapat Pleno berlangsung lancar dan tertib.
Tujuan dari Rapat Pleno dari BPPH untuk konsolidasi dan silatuhrahmi serta membahas dan menetapkan yang akan menjadi program kerja dari BPPH, dijelaskan oleh Taufik SH, MH, CPLC, saat dijumpai oleh awak Mediatrias.
“Intinya dari rapat Pleno ini untuk konsolidasi dan silatuhrami, antara pengurus dan merumuskan suatu program kerja, yang tentunya kita akan bersinergi dengan MPW PP sebagai induk dari BPPH ini, terkait dengan persoalan hukum, “ Tegas Taufik.
Turut hadir Patar Sitanggang, SH., M.H, dari MPW Provinsi Riau yang juga, Ketua Bidang Hukum dan HAM, Hubungan Antar Lembaga Negara. Rahmad Rishadi Sinaga SH yakni Kepala bidang organisasi dan keanggotaan. Serta Ferry Leatemia ketua BPKTA.
Ketua Taufik SH, MH, CPLC, serta Rahmat Isra,S.H, Sekretaris, hadir Rahmat Taupiq, S.H.,M.H, sebagai Bendahara BPPH, serta pengurus dan terlihat juga para pengurus dari BPPH periode sebelumnya.
Rapat Pleno berlangsung dengan lancar dan tertib, dan menetapkan dua program kerja yakni. Pertama permasalahan Agraria di Riau, dan yang kedua merevisi kembali Surat Keputusan (SK) BPPH PP Riau.
Setelah didapat keputusan Pleno 1 berlanjut penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) diteruskan dengan penyerahan. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan BPPH PW Riau.
Ketua PW PP BPPH Provinsi, Taufik menghimbau kepada segenap dari pengurus dan jajaranya, menjaga kredibilitas dari BPPH, dan kompak selalu bersinergi dalam organisasi.
“Bersinergi dan solid dan loyalitas terhadap organisasi, dan tentunya kita harus menjaga Kredibilitas dari BPPH“ Tegas Taufik.
Lanjut “ Terkait Persoalan Agraria di Riau BPPH akan menjadikan salah satu program kerja, dalam hal ini nanti pengurus segera merumuskanya, “ Pungkas Taufik.
Masih di ruang Pleno, Rahmat Isra menerangkan. Mengapa persoalan Agraria di Riau ini menjadi agenda dari BPPH Pemuda Pancasila.
“Dasar dari BPPH, menjadikan ini Persoalan Agraria menjadi agenda atau program kerja, karena BPPH melihat persoalan tanah, banyak berpolemik dan perkara hukum, “ Ujar Isra.
Imbuh Isra “ Seperti Perusahaan dengan kelompok masyarakat atau warga masyarakat yang menjadi korban oleh kelompok mafia tanah di Riau ini. Tentunya BPPH Pemuda Pancasila Provinsi Riau nantinya akan bekerja susai tupoksinya, “ Tutupnya. ( Ryan Berto)
