PEKANBARU – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau-Kepulauan Riau menyatakan dukungan terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dukungan itu disampaikan dalam diskusi publik bertema “Peran Satgas PKH dan APH dalam Penyelesaian Penyerobotan Lahan oleh Perusahaan Sawit dan Masyarakat untuk Optimalisasi DBH Sawit” yang digelar di Wareh Kupie, Pekanbaru, Jumat, 20 Juni 2025.
Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan aparat penegak hukum, antara lain Letkol Cpn Fransiskus Hendra dari Korem 031/Wira Bima, Fauzy Marasabessy dari Kejati Riau, dan AKBP Nasrudin dari Ditreskrimsus Polda Riau. Turut hadir pemerhati lingkungan Dr. Elviriadi serta pengurus PB HMI, Wisnu Sari Nugroho.
Ketua Umum Badko HMI Riau-Kepri, Wirianto Aswir, mengatakan forum ini digelar untuk membangun dialog strategis dan mendorong transparansi dalam upaya penertiban kawasan hutan yang selama ini telah diklaim dan dikelola sebagai perkebunan kelapa sawit.
“Mahasiswa tidak boleh hanya jadi penonton. HMI harus hadir sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam persoalan lingkungan,” kata Wirianto dalam pemaparannya.
“ Kami Bako HMI, berdialog dan menyerap informasi dari Satgas PKH, terkait kinerjanya dalam penertiban kawasan hutan,” ucap Wirianto.
Sorotan terhadap TNTN
Dalam diskusi tersebut, Satgas PKH membeberkan fakta bahwa ribuan hektare kebun sawit di Riau berada dalam kawasan hutan konservasi, termasuk di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). TNTN yang seharusnya menjadi kawasan lindung, kini banyak ditanami sawit oleh perusahaan besar dan cukong dari luar daerah. Bahkan, diduga ada keterlibatan oknum pejabat daerah dalam praktik pembiaran tersebut.
Dr. Elviriadi, pemerhati lingkungan yang dikenal vokal, menyebut pihaknya telah mengantongi data lapangan dan kajian metodologis terkait pola-pola penyerobotan hutan oleh pelaku korporasi, akan bereaksi terkait pertahankan lahan sawit miliknya dan mereka para cukong itu akan melakukan perlawanan dan melobi dan negoisasi dengan para elit politik nasional, bahkan meraka akan membagi kebunya dari pada hilang begitu saja.
“Saya siap menyerahkan data tersebut jika diminta. Satgas PKH butuh dukungan berbasis bukti ilmiah agar tak mudah dipatahkan di ranah hukum, dan metodologinya bagaimana cara untuk mengambil lahan dari meraka,” terangnya.
Dr. Elviriadi memberikan apresiasi kepada gerakan Bako HMI Riau – Kepri, yang menjadi trigger dan pencetus menjadi gong pertama, di tengah hiruk pikuk terkait penertiban hutan yang sedang dikerjaan oleh Satgas PKH, disaat yang lain diam seribu bahasa.
Elviriadi, juga menyinggung bahwa TNTN adalah contoh nyata dari lemahnya pengawasan negara atas kawasan hutan, yang kini mengalami kerusakan berat akibat alih fungsi menjadi perkebunan sawit.
Berikut Empat Pernyataan Sikap
Sebagai hasil diskusi, Badko HMI Riau-Kepri merumuskan empat poin pernyataan sikap:
1. Mendukung penuh seluruh langkah Satgas PKH dalam penertiban kawasan hutan.
2. Menyatakan kesiapan untuk bersinergi sebagai mitra strategis Satgas PKH.
3. Mendorong transparansi dan efektivitas kerja Satgas PKH.
4. Mengajak mahasiswa dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengawal langkah-langkah penyelamatan hutan di Riau.
Saat ini, Riau tercatat sebagai salah satu provinsi dengan angka konflik kehutanan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian LHK, lebih dari 1,2 juta hektare kawasan hutan di provinsi ini terindikasi dikuasai secara ilegal oleh korporasi dan individu untuk kebun sawit.(RB)
